Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara is a journal published twice a year (June and December) with open and free access. Jurnal Administro has been published since 2019 by LPPM UNIMA (ISSN: 2714-6413 and e-ISSN: 2714-6421) and recevied articel in Bahasa and English for being published. This Journal embraces manuscripts in the field of public administration in the form of book reviews and also article result of research and thinking result of Public Administration which keep growing. We invite lecturers, researchers, students of Public Administration and other related disciplines to submit articles on the results of field research, theoretical discourse, and document content analysis to Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara. Starting from Volume 8, Issue 1 (2026), all journal issues are published on this website. All previous volumes and issues remain available on the former website (https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro). As part of digital archive preservation, Volume 7, Issue 2 (December 2025) is maintained as the original record on the former website and is also provided on this website as a backup record.
Implementasi Program Pengelolaan Sampah Di Pasar Tondano Kabupaten Minahasa
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program pengelolaan sampah di Pasar Tondano serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan sampah yang menjadi isu krusial di berbagai daerah Indonesia, termasuk Kabupaten Minahasa, khususnya di kawasan pasar tradisional yang menghasilkan volume sampah tinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tiga informan yang mewakili Dinas Lingkungan Hidup, Pengelola Pasar, dan pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) program berjalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang diturunkan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dengan pembagian peran tegas antara Dinas Lingkungan Hidup, Pengelola Pasar, dan pedagang. (2) Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah daerah, kerja sama antar instansi, serta strategi edukasi, budaya, dan insentif ekonomi melalui Bank Sampah. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, kondisi fisik pasar yang tidak memadai, rendahnya kesadaran pengunjung, serta fluktuasi volume sampah yang tinggi. Program ini secara umum berjalan baik dan diterima masyarakat, namun keberlanjutannya bergantung pada perbaikan fasilitas dan penguatan aturan bagi pengunjung pasar.
Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kinerja Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Lansia Di Kota Bitung
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja Dinas Sosial Kota Bitung dalam penyaluran bantuan ocial bagi lanjut usia (lansia) di Kecamatan Girian. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kota Bitung dalam penyaluran bantuan lansia di Kecamatan Girian ditinjau dari kualitas kerja telah berjalan cukup baik, terlihat dari pelaksanaan tugas yang sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang berlaku. Pada indikator responsivitas, Dinas Sosial menunjukkan kemampuan dalam merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam penyampaian informasi kepada penerima bantuan. Sementara itu, pada indikator:1) ketepatan waktu, pelaksanaan penyaluran bantuan belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan keterlambatan yang disebabkan oleh proses administrasi dan validasi data penerima bantuan. 2) Keterlambatan penyaluran bantuan ocial kepada lansia di akibatkan karena terlambat memasukkan formulir. 3) Masalah pengeluan antrian bank yang begitu lama. 4) Lansia iu sebenarnya berusi 60 tahun ke atas tetapi masyarakat menganggap lansia itu di usia 50 tahun. Namun berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kota Bitung dalam penyaluran bantuan lansia di Kecamatan Girian sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu peningkatan terutama pada aspek ketepatan waktu.
Implementasi Sistem Informasi Dan Aduan Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa
Penelitian ini bertujuan mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisisi Implementasi Sistem Informasi Dan Aduan Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyaak 7 (tujuh) orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan indikator/sub fokus: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian bahwa Implementasi sistem informasi dan aduan online pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa belum maksimal atau berjalan dengan semestinya hal ini dibuktikan dengan komunikasi, sosialisasi sistem kepada masyarakat masih terbatas dan pemanfaatan media informasi belum dilakukan secara maksimal. Pada sumber daya, jumlah personel dinilai cukup, namun kualitas kompetensi, dukungan anggaran, serta infrastruktur teknologi masih perlu ditingkatkan. Disposisi, kemampuan adaptasi pegawai terhadap sistem digital belum merata, komitmen terhadap respons cepat belum didukung mekanisme pengawasan yang kuat, serta masih terdapat persepsi bahwa sistem merupakan alat pengawasan yang menambah beban kerja. Pada aspek struktur birokrasi, ditemukan belum jelasnya pembagian tugas, lemahnya koordinasi, belum optimalnya mekanisme pengawasan, serta belum dilakukannya evaluasi SOP secara rutin dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur teknologi, serta penyempurnaan tata kelola organisasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Minahasa.
Sistem Informasi dan Pengelolaan Aduan Online
Efektivitas Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan prosedur mitigasi pra-bencana banjir yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banjir yang merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Kabupaten Minahasa dan menimbulkan dampak ocial, ekonomi, serta lingkungan yang signifikan bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur mitigasi pra-bencana banjir belum sepenuhnya terlaksana sesuai tahapan yang diharapkan. (1) peta rawan banjir belum diperbarui sejak tahun 2012 dan belum didukung oleh dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) serta Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). (2) sosialisasi kebencanaan telah dilaksanakan, tetapi belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. (3) pelatihan kesiapsiagaan telah dilaksanakan, namun masih terbatas pada kelompok tertentu. <!-- [if gte vml 1]><v:shape id="Graphic_x0020_13" o:spid="_x0000_s1026" style='position:absolute;left:0; text-align:left;margin-left:65.3pt;margin-top:51.75pt;width:463.3pt;height:.5pt; z-index:487591936;visibility:visible;mso-wrap-style:square; mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:0; mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:page;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:text;v-text-anchor:top' coordsize="5883910,6350" o:gfxdata="[binary] " path="m5883859,l1655318,r-2972,l1646250,,,,,6083r1646250,l1652346,6083r2972,l5883859,6083r,-6083xe" fillcolor="black" stroked="f"> <v:path arrowok="t"/> <w:wrap anchorx="page"/> </v:shape><![endif]--> (4) program reboisasi di wilayah hulu belum terlaksana dan masih berada pada tahap perencanaan. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas serta penguatan program mitigasi pra-bencana guna mendukung pengurangan risiko banjir secara berkelanjutan, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, dan memperkuat pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Minahasa.
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe
Penelitian ini menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kampung Bebu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan latar belakang kasus korupsi yang melibatkan tiga unsur utama pemerintah kampung pada periode 2019-2022. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa pada periode kasus tidak akuntabel, ditandai dengan penyimpangan prosedur, ketiadaan pencatatan yang sah dengan indikasi transaksi fiktif, laporan yang tidak disampaikan kepada pihak berwenang, dan ketiadaan transparansi. Pascakasus, pengelolaan mulai bergerak menuju akuntabilitas yang lebih baik, meskipun budaya pencatatan reaktif masih berlangsung dan detail laporan belum menjangkau masyarakat sebagai bahan pengawasan yang konkret. Faktor determinan pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kampung Bebu adalah kompetensi perangkat desa, pengawasan, dan partisipasi masyarakat yang bekerja secara saling terkait. Kompetensi teknis yang lemah diperparah oleh rendahnya integritas aparatur. Pengawasan gagal bukan karena kapasitas pengawas yang lemah, melainkan karena bahan dan ruang pengawasan ditutup secara aktif. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan tinggi,namun keengganan terlibat dalam sistem pemerintahan kampung menciptakan tantangan tersendiri dalam pemenuhan kompetensi aparatur.
Analisis Kualitas Pelayanan Di Kantor Kelurahan Perum Maesa Unima Kecamatan Tondano Selatan
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi secara kritis kualitas pelayanan publik dalam pengurusan surat pengantar pindah domisili di Kantor Kelurahan Perum Maesa Unima, Kecamatan Tondano Selatan, berfokus pada tiga indikator utama: kualitas pelayanan (waktu, prosedur, sikap petugas, sarana prasarana), faktor determinan, dan kendala struktural. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-kritis, data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan substansial antara kepatuhan prosedural dan realitas pelayanan di lapangan, yang diidentifikasi dalam tiga poin utama: (1) Kualitas pelayanan ditandai oleh efisiensi prosedural namun terjebak pada kerentanan struktural, di mana seluruh proses pelayanan bergantung pada satu orang petugas (Lurah), menciptakan bottleneck yang mengancam konsistensi layanan; (2) Penyampaian informasi bersifat semu-tertulis (pseudo-written), di mana ketiadaan sistem antrean dan papan informasi tertulis memaksa masyarakat berada dalam asimetri informasi, sehingga bergantung pada penjelasan verbal; (3) Faktor determinan seperti komitmen petugas dan komunikasi empatik berfungsi sebagai mekanisme kompensasi atas kelemahan kelembagaan, di mana niat baik personal petugas menutupi ketiadaan infrastruktur pelayanan modern berbasis sistem.
Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel Di Desa Tandengan Di Kabupaten Minahasa
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi secara kritis peran masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel di Desa Tandengan, Kabupaten Minahasa, di tengah kesenjangan antara regulasi partisipatif dan realitas tata kelola di tingkat akar rumput. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-kritis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Temuan penelitian mengungkap kesenjangan substansial antara kepatuhan prosedural dan realitas di lapangan, yang diidentifikasi dalam tiga poin utama: (1) Partisipasi masyarakat mengalami polarisasi tajam, di mana keterlibatan fisik melalui gotong royong tidak bertransformasi menjadi kontrol sosial yang bermakna pada tahap pengawasan dan evaluasi; (2) Akuntabilitas pemerintahan terjebak pada formalisme administratif dan pelaporan vertikal, sementara akuntabilitas horizontal kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dana sangat lemah akibat asimetri informasi; (3) Faktor determinan seperti budaya gotong royong dan kepemimpinan yang terbuka secara paradoks menciptakan partisipasi tokenistik yang didominasi oleh elit lokal dan mengabaikan kelompok marginal.
Akuntabilitas Pelayanan Kantor Kelurahan Tinoor 2 Kota Tomohon
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pelayanan publik di Kantor Kelurahan Tinoor 2, Kota Tomohon, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Fokus penelitian diarahkan pada empat indikator utama akuntabilitas pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik di lokasi penelitian belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan beberapa temuan utama: [1] aspek transparansi pelayanan masih rendah akibat tidak tersedianya media informasi resmi dan inkonsistensi penjelasan aparatur; [2] ketepatan waktu pelayanan sering tidak sesuai standar yang ditetapkan karena rendahnya disiplin aparatur, penumpukan berkas, dan kesalahan administrasi; [3] responsivitas aparatur terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat masih rendah, ditandai dengan lambatnya respon awal dan tidak adanya sistem pengaduan formal; dan [4] pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masih didominasi sistem manual, dengan kemampuan digital aparatur yang rendah serta belum tersedianya layanan online.
Pengelolaan Aset Milik Daerah Di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara
Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis pengelolaan aset daerah pada Subbagian Umum dan Keuangan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah pada Subbagian Umum dan Keuangan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara belum optimal. Hal ini terbukti dari adanya kendala atau masalah dalam pelaksanaan proses pengelolaan aset yang mencakup aspek penatausahaan (pembukuan), inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan, dan pelaporan. Beberapa pegawai yang ditugaskan di bidang ini tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan belum mengikuti pelatihan, sehingga mereka dinilai belum kompeten dalam menjalankan tugasnya. Sering terjadi kehilangan aset atau barang (tidak berada di tempat), yang berdampak pada proses pengelolaannya. Selain itu, terkadang terdapat kelalaian pegawai yang membawa aset atau barang kantor ke rumah dan lupa mengembalikannya ke tempat semula, sehingga menyulitkan pengelola dalam mencatat atau mengurus aset tersebut. Terdapat pula masalah berupa aset atau barang yang baru saja digunakan namun sudah mengalami kerusakan. Pengelolaan aset ini melibatkan pihak ketiga namun, anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan pengelolaan aset sangat terbatas.
Pelayanan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan di Polres Minahasa
<!-- [if gte vml 1]><v:shape id="Graphic_x0020_10" o:spid="_x0000_s1026" style='position:absolute;left:0; text-align:left;margin-left:66pt;margin-top:-20pt;width:462.6pt;height:.5pt; z-index:15730688;visibility:visible;mso-wrap-style:square; mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:0; mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:page;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:text;v-text-anchor:top' coordsize="5875020,6350" o:gfxdata="[binary] " path="m1646174,l,,,6083r1646174,l1646174,xem5874715,l1652346,r-6096,l1646250,6083r6096,l5874715,6083r,-6083xe" fillcolor="black" stroked="f"> <v:path arrowok="t"/> <w:wrap anchorx="page"/> </v:shape><![endif]--> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pelayanan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) di Polres Minahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Minahasa dan masyarakat yang melakukan pengurusan SKTLK. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sosialisasi, masih belum menjangkau seluruh masyarakat, serta masyarakat sering mengalami kebingungan terkait dokumen persyaratan. 2) Standar oprasional prosedur, masyarakat masih kurang memahami persyaratan yang harus dipenuhi dan pengetahuan masyarakat terhadap wilayah hukum masih rendah. 3) Sarana dan prasarana, masih kekurangan komputer dan printer, serta tempat duduk. 4) Waktu pelayanan, adanya keterbatasan loket pelayanan, kendala jaringan internet dan ketidaksesuaian antara waktu pelayanan ideal dengan waktu yang dirasakan masyarakat. 5) Kompetensi petugas pelayanan, belum ada pelatihan khusus/formal bagi petugas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan perbaikan fasilitas guna mendukung pelaksanaan pelayanan yang lebih optimal
Optimalisasi Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Kabupaten Minahasa
Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak setara untuk memperoleh kesejahteraan sosial. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan empat informan kunci, termasuk kepala dinas, sekretaris, pegawai, dan penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial bervariasi berdasarkan empat indikator utama: fasilitatif, edukasi, representasional, dan teknis. Peran edukasi dinilai sudah optimal berkat kerjasama dengan organisasi pihak ketiga seperti PPDI. Namun, peran fasilitatif dan representasional masih belum optimal akibat kendala pendataan yang tidak merata dan minimnya kerjasama pendanaan dengan pihak luar. Peran teknis telah berupaya maksimal dalam pendataan meski terkendala administrasi kependudukan<!-- [if gte vml 1]><v:line id="Straight_x0020_Connector_x0020_3" o:spid="_x0000_s1026" style='position:absolute;left:0;text-align:left; z-index:251659264;visibility:visible;mso-wrap-style:square; mso-width-percent:0;mso-wrap-distance-left:9pt;mso-wrap-distance-top:0; mso-wrap-distance-right:9pt;mso-wrap-distance-bottom:0; mso-position-horizontal:absolute;mso-position-horizontal-relative:text; mso-position-vertical:absolute;mso-position-vertical-relative:text; mso-width-percent:0;mso-width-relative:margin' from="-133.25pt,-.75pt" to="-2.85pt,-.75pt" o:gfxdata="[binary] " strokecolor="black [3213]"> <v:stroke joinstyle="miter"/> </v:line><![endif]-->
Evaluasi Kualitas Pelayanan di Kantor Kelurahan Talete Dua Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di Kantor Kelurahan Talete Dua Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, dengan fokus pada tiga indikator utama, yaitu ketepatan waktu pelayanan (reliability), akurasi pelayanan (assurance), serta kesopanan dan keramahan aparatur (empathy dan responsiveness). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima aparatur kelurahan dan dua orang masyarakat sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ketepatan waktu, pelayanan belum berjalan optimal karena penyelesaian dokumen membutuhkan waktu 3 hingga 10 hari kerja dari standar dua hari, waktu tunggu berkisar 45–90 menit, serta keterlambatan operasional terjadi pada 8 dari 20 hari kerja akibat keterbatasan pegawai dan pembagian kerja yang belum merata; (2) Akurasi, pelayanan masih rentan kesalahan administratif seperti kesalahan penulisan nama dan ketidaksesuaian data kependudukan, yang disebabkan separuh pegawai belum mahir mengoperasikan komputer dan sekitar 70% proses masih dilakukan secara manual; (3) Responsivitas, kesopanan dan daya tanggap aparatur dinilai belum optimal, dengan waktu respons mencapai 15–30 menit serta sikap pelayanan yang belum konsisten terutama pada saat kondisi kantor ramai. Secara keseluruhan, kualitas pelayanan di Kantor Kelurahan Talete Dua belum memenuhi prinsip pelayanan publik yang efektif, akurat, dan responsif, sehingga diperlukan perbaikan disiplin kerja, kompetensi teknis, pemanfaatan teknologi, dan sikap pelayanan aparatur.